Home General News Coincheck Kebobolan Bitcoin Rp 7,1 Triliun
Coincheck Kebobolan Bitcoin Rp 7,1 Triliun

Seperti diketahui, Coincheck kehilangan 523 juta koin NEM (mata uang virtual Jepang) senilai 58 miliar yen atau sekitar Rp 7,1 triliun. Sebanyak 523 juta koin NEM ini diketahui diketahui terkirim ke akun lain pada Sabtu (27/1) pukul 3.00 pagi waktu setempat.

Dikutip detikINET dari ZDNet, Senin (29/1/2018), pembobolan ini mengungkap adanya kerentanan dalam perdagangan aset. Hal ini menyebabkan pembuat kebijakan global berjuang mengaturnya.

Selain itu, kerentanan dalam perdagangan aset ini juga memperluas risiko bagi Jepang yang sedang berupaya merangsang pertumbuhan industri fintech alias teknologi finansial untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Atas kelalaian ini, Financial Services Agency (FSA) memerintahkan Coincheck melakukan perbaikan operasional. Tak lama setelah kebobolan, Coincheck pun untuk sementara membatasi penarikan semua mata uang, termasuk yen, dan perdagangan cryptocurrency selain Bitcoin.

Bursa saham mata uang virtual yang berbasis di Tokyo ini menyebutkan, pihaknya akan mengembalikan sekitar 90% dana internal, meski belum tahu bagaimana caranya dan kapan.

Jepang mulai mewajibkan operator pertukaran cryptocurrency terdaftar di pemerintah sejak April 2017. Hal ini memungkinkan operator yang sudah ada seperti Coincheck bisa tetap menawarkan layanan menjelang pendaftaran resmi.

Sejauh ini, FSA telah mendaftarkan 16 operator pertukaran cryptocurrency. Sementara 16 operator lainnya masih menunggu persetujuan sambil tetap beroperasi. (rns/rou)



SUMBER

Rachmatunnisa

DetikInet

Dalam keterangan persnya, Senin (29/2/2016), pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas. Menurutnya selama ini layanan over the top tak menghiraukan aturan hukum dan norma susila di Tanah Air.

“Maksud pemerintah ini bagus, kalau jelas bentuk badan usahanya di Tanah Air jadi jelas mereka harus patuh aturan hukum dan norma susila di Indonesia. Selain itu, mereka wajib bayar pajak seperti bentuk usaha di Tanah Air lainnya,” jelas Pratama.

Memang layanan OTT seperti Facebook banyak menimbulkan kecemburuan. Setidaknya dalam sebulan Facebook bisa meraup lebih dari Rp500 miliar, tanpa membayar pajak. Namun di luar masalah pajak, masalah keamanan dalam negeri juga sangat penting untuk diperhatikan.

“Konten media sosial dan layanan OTT ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai berlawanan dengan hukum dan norma susila di sini. Misalnya pornografi dan juga konten LGBT yang sedang ramai di Tanah Air,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Tumblr bahkan sudah mendapat peringatan untuk segera diblokir oleh pemerintah, karena banyaknya konten pornografi di sana. Masyarakat juga sedang diramaikan oleh kebijakan Facebook yang menghapus tulisan yang menentang LGBT bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu sampai angkat bicara tentang bahaya LGBT.

“Kesulitan pemerintah menertibkan konten ini salah satunya juga karena adanya ratusan provider internet di Indonesia sehingga imbauan untuk memblokir konten tidak serta merta bisa langsung efektif,” terangnya.

 


DAILY CARTOON click to enlarge
ANDERTOONS.COM TECHNOLOGY CARTOONS