Home General News Situs Dewan Pers Diretas
Situs Dewan Pers Diretas

Bahkan dalam salah satu subdomainnya, peretas menampilkan gambar wanita berpakaian seksi.

Situs yang diretas beralamat di dewanpers.co.id dan juga ditemukan dalam cache bahwa terdapat beberapa subdomain yang juga diretas, yaitu pendataan.dewanpers.or.id dan pengaduan.dewanpers.co.id.

Praktisi keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa tindakan peretasan model semacam ini akan terus meningkat. Jadi, memang kewaspadaan harus ditingkatkan.

"Untuk mengetahui teknik apa yang dipakai oleh peretas harus ada forensik terlebih dahulu. Namun dari ciri-ciri dan sistem yang diretas, kemungkinan peretas sudah dapat masuk ke panel utama dari domain dewanpers.co.id," jelas Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC ini, Jumat (9/2/2018).

Pratama menambahkan bahwa tiga domain tersebut berada dalam IP (Internet Protocol) yang sama, sehingga ada kemungkinan peretas sudah dapat masuk tidak hanya ke server web, tapi juga ke Operating System server.

Bila dilihat dari timeline hacking, sudah beberapa kali dilakukan peretasan terhadap web dewanpers.co.id dan kemungkinan peretas sudah meninggalkan backdoor.

"Harus dilakukan forensik segera terhadap situs Dewan Pers. Kemungkinan peretas sudah menyerang sejak lama dan meninggalkan backdoor. Peretas sudah mengincar untuk membuat web down saat Hari Pers Nasional," jelas pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Pratama menambahkan serangan berikutnya dapat diantisipasi bukan hanya dari traffic serangan, tapi juga dari anomali-anomali yang dilakukan di dalam sistem situs tersebut.

"Forensik sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi. Juga untuk mengetahui teknik, taktik, dan prosedur seperti apa yang digunakan peretas dalam menyerang situs Dewan Pers. Forensik juga penting untuk melihat dimana saja backdoor dipasang peretas," jelasnya.

Keberadaan backdoor yang dipasang oleh peretas bertujuan untuk masuk ke sistem dan bisa mengambil alih lagi di lain waktu sehingga hal ini wajib diwaspadai.

"Koordinasi dengan instansi terkait keamanan siber, seperti BSSN sangat penting sehingga diharapkan tercipta kolaborasi bersama dalam menghadapi serangan siber semacam ini, dikarenakan teknik serangan semakin kompleks dan canggih, kedepannya sangat sulit jika dihadapi secara parsial tanpa kolaborasi," terang Pratama. (rou/rou)

 


SUMBER

Achmad Rouzni Noor II

DetikInet

Dalam keterangan persnya, Senin (29/2/2016), pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas. Menurutnya selama ini layanan over the top tak menghiraukan aturan hukum dan norma susila di Tanah Air.

“Maksud pemerintah ini bagus, kalau jelas bentuk badan usahanya di Tanah Air jadi jelas mereka harus patuh aturan hukum dan norma susila di Indonesia. Selain itu, mereka wajib bayar pajak seperti bentuk usaha di Tanah Air lainnya,” jelas Pratama.

Memang layanan OTT seperti Facebook banyak menimbulkan kecemburuan. Setidaknya dalam sebulan Facebook bisa meraup lebih dari Rp500 miliar, tanpa membayar pajak. Namun di luar masalah pajak, masalah keamanan dalam negeri juga sangat penting untuk diperhatikan.

“Konten media sosial dan layanan OTT ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai berlawanan dengan hukum dan norma susila di sini. Misalnya pornografi dan juga konten LGBT yang sedang ramai di Tanah Air,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Tumblr bahkan sudah mendapat peringatan untuk segera diblokir oleh pemerintah, karena banyaknya konten pornografi di sana. Masyarakat juga sedang diramaikan oleh kebijakan Facebook yang menghapus tulisan yang menentang LGBT bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu sampai angkat bicara tentang bahaya LGBT.

“Kesulitan pemerintah menertibkan konten ini salah satunya juga karena adanya ratusan provider internet di Indonesia sehingga imbauan untuk memblokir konten tidak serta merta bisa langsung efektif,” terangnya.

 


DAILY CARTOON click to enlarge
ANDERTOONS.COM TECHNOLOGY CARTOONS